KPK melakukan sidak di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), untuk monitoring sistem pelayanan dan pengangaran.
Dua anggota dari unit Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK meninjau langsung prosedur pelayanan serta yang diterapkan Orgnisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk integrasi antara instansi satu dengan lainnya.
Fungsional Unit Korsub Pencegahan KPK, Rosma Ali Yusuf, mengatakan DMPTSP merupakan salah satu OPD yang didatangi dalam rangka monitoring tim pencegahan di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
"Terkait DMPTSP ini masih ada yang perlu diperbaiki (sistemnya) salah satunya terkait rekomendasi teknis yang masih tersebar di beberapa OPD yang ada," kata Yusuf, Selasa (1/8/2018).
Dalam sidak itu, KPK juga sempat mempertanyakan alur dan transparansi pelayanan yang didapatkan oleh setiap pemohon perizinan dan penanaman modal di Trenggalek. Salah satu yang juga menjadi monitoring yakni belum terintegrasinya DMPTSP dengan kantor pajak. Integrasi dengan pajak sangat diperlukan guna memantau langsung rekam jejak pemohon terkait ketaatan pada pajak.
Yusuf menambahkan, selain di pusat pelayanan satu pintu, pihaknya juga melakukan audiensi dengan kepala daerah langsung serta berbagai OPD yang ada di Trengglek. Hasilnya pihaknya masih menemukan berbagai sistem pemerintahan yang perlu dilakukan pembenahan sehingga bisa meminimalisir adanya tindak pidana korupsi.
"Di Trenggalek ini terkait E-planer dan E-budgeting itu integrasinya belum bisa dilaksanakan, karena sistem yang dipakai masih akan diuji coba tahun ini. Jadi yang masih menjadi PR adalah antara rancangan dan penganggarannya," jelasnya.
Penerapan integrasi E-planer dan E-budgeting dinilai penting untuk diterapkan, karena bisa berbagi bentuk transparansi dan mencegah terjadinya anggaran siluman yang sengaja dimasukkan untuk kepentingan tertentu.
"Dari penindakan yang dilakukan KPK yang terbanyak itu dari perencanaan dan penganggaran kan, utamanya APBD. Ini kan (bisa mendukung) transparansi, umpanya anggota dewan mau memasukkan pokok pikirannya bisa tertampung di situ, semuanya terekam, jadi kalau tiba-tiba di tengah jalan ada anggaran siluman bisa terlacak," ujar Rosma Ali Yusuf.
Pihaknya mengakui problem integrasi perencanaan dan penganggaran tidak hanya di Trenggalek, namun juga dialami di berbagai kota di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah mengingat aplikasi yang digunakan berbeda-beda.
"Sistemnya ini masih banyak, ada yang mengembangkan sendiri, ada yang dari BPKP, Kemendagri, ada yang dari BPPT. Jadi ada beberapa aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran ini. Kebetulan yang di Trenggalek memakai dari BPKP," kata pegawai lembga anti rasuah ini.
Yusuf menjelaskan, dari monitoring menyangkut manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Trenggalek juga belum menerapkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) seperti yang diatur oleh Kemenpan RB. Ke depan pihaknya berharap Pemkab Trenggalek bisa menerapkan hal itu, melalui tunjangan kinerja dan lain sebagainya.
Menurutnya, tim pencegahan KPK bergerak di seluruh daerah di Indonesia untuk melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Beberapa hal yang menjadi monitoring KPK antara lain, pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN serta pengeloaan barang negara atau manajemen aset.
Sumber : detik.com