Persetujuan Pekerjaan Reklamasi APBN APBD


Persetujuan Pekerjaan Reklamasi APBN APBD

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731)
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 695)
  4. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 41)

Persetujuan Pekerjaan Reklamasi APBN APBD

Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

  1. Scan Surat permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (ASLI)   [ukuran maksimal dokumen 1024 KB][Wajib]
  2. Scan Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi (ASLI)   [ukuran maksimal dokumen 5096 KB][Wajib]
  3. Scan Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (ASLI)   [ukuran maksimal dokumen 5096 KB][Wajib]
  4. Scan Kontrak kerja antara Pemohon dengan pelaksana (ASLI)   [ukuran maksimal dokumen 5096 KB][Wajib]
  5. Scan Berita acara peninjauan lapangan bersama-sama Syahbandar dan Distrik Navigasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan (ASLI)   [ukuran maksimal dokumen 5096 KB][Wajib]
  6. Scan Surat Rekomendasi terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dengan Pertimbangan Teknis dari Distrik Navigasi (ASLI)   [ukuran maksimal dokumen 5096 KB][Wajib]
  7. Scan Rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (ASLI)   [ukuran maksimal dokumen 1024 KB][Wajib]
  8. Scan Peta Laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja Reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis (ASLI)   [ukuran maksimal dokumen 5096 KB][Wajib]
  9. Scan Pertimbangan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota bagi kegiatan kerja reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di Luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (ASLI)   [ukuran maksimal dokumen 5096 KB][Wajib]
  10. Scan Pertimbangan kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bagi kegiatan kerja reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di Luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (ASLI)   [ukuran maksimal dokumen 5096 KB][Wajib]

Persetujuan Pekerjaan Reklamasi APBN APBD

Prosedur untuk mendapatkan perizinan:

  1.   Mengisi data Permohonan pada website DPMPTSP dan mengunggah dokumen persyaratan asli yang sudah dipindai dalam bentuk PDF [Online]
  2.   Mengecek permohonan yang masuk serta dokumen asli yang sudah diunggah pemohon. - Lengkap dan benar, berkas izin digital diteruskan pada Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan selanjutnya teruskan pada Kasi Perizinan Usaha; - Tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan keterangan. [Online]
  3.   Memverifikasi berkas izin digital yang sudah dicek petugas FO dan melanjutkan pada Kasi Perizinan Usaha. [Online]
  4.   Mengecek permohonan yang sudah diverifikasi Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan dan meneruskan pada OPD Teknis. [Online]
  5.   Mengecek permohonan dan menentukan status diterima atau ditolak. Jika diterima OPD Teknis mengunggah rekomendasi, jika ditolak OPD Teknis memberikan keterangan penolakan. [Online]
  6.   Mengecek status permohonan yang sudah ditentukan oleh OPD Teknis. - Jika diterima akan dilanjutkan pada BO; - Jika ditolak akan diteruskan pada FO untuk diinformasikan pada pemohon dan berkas digital diarsipkan. [Online]
  7.   Memproses, mencetak dan memparaf konsep surat izin. [Online]
  8.   Memverifikasi dan memberi paraf konsep surat izin. [Online]
  9.   Menandatangani surat izin dan menyerahkan kepada Loket Pengambilan untuk diregistrasi. [Online]
  10.   Melakukan registrasi Izin dan pengarsipan dokumen izin kemudian menginformasikan kepada pemohon bahwa Izin telah selesai dan bisa diambil. [Online]
  11.   Menerima Izin dari Loket Pengambilan Izin. [Online]

Persetujuan Pekerjaan Reklamasi APBN APBD

-- Formulir Tidak Tersedia --

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Visi : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju, adil, sejahtera, berkepribadian, berlandaskan Iman dan Takwa

Misi : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan

Mudah, Cepat, Transparan dan Pasti

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TRENGGALEK

Jln. Panglima Soedirman 42 Trenggalek Jawa Timur

  • Phone: (0355) 797156
  • Fax: (0355) 797156
  • Email: dpmptsp@trenggalekkab.go.id
  • Whatsapp dan SMS Center: 085235031166

Persetujuan Pekerjaan Reklamasi APBN APBD

Data Tidak Ada